WARGA Samarinda diminta untuk tidak cemas saat penerimaan siswa baru (PSB) tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat yang dimulai Selasa (21/6) kemarin hingga Kamis (23/6) besok. Karena Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda menjamin tidak akan ada pungutan liar (pungli) yang sering menjadi momok bagi orangtua, ketika musim pendaftaran siswa baru tiba.

Kepala Disdik Samarinda Harimurti menegaskan tidak akan ada pungli ke orangtua siswa saat PSB. “Saya sudah sampaikan ini ke seluruh kepala sekolah (kepsek) di Samarinda. Kalau masih ada pungli dan terbukti melakukannya, sanksi akan menunggu mereka,” terang Harimurti belum lama ini di SMP 10 usai memimpin rapat kerja (Raker) sekolah.

Selain itu, Harimurti akan menindak kepsek yang terbukti menerima amplop alias sogokan dari pihak lain terkait proses PSB. “Kalau ada terbukti menerima sogokan, laporkan Disdik dan pasti akan ada sanksinya,” ungkapnya. Dia menambahkan tanpa terkecuali tindak tegas bukan hanya ketika kepsek menerima amplop. “Tetapi guru-guru yang melakukan hal sama, juga akan diberi sanksi sama,” tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya pungli, lanjut dia, pihak sekolah bisa bekerjasama dengan komite sekolah dalam hal pelaksanaan program. “Biasanya sekolah yang melakukan pungli karena anggaran terbatas untuk kegiatan PSB. Nah, untuk menghindari itu sebaikya kepsek bisa kerja sama dengan komite sekolah,” terangnya.  (*/rom/ibr)


Dalam pelaksanaannya dan pengamatan SPK (Samarinda Publik Kontrol) telah terjadi permainan pungli dan amplop di SMP Negeri 5 Samarinda, terbukti dari Jurnal nilai calon siswa baru diterbitkan rangking setiap hari tiba-tiba menghilang dan langsung menetapkan satu lembar pengumuman yg berisikan nilai 24 sebagai nilai batas terendah, serta tanpa mencantumkan nama-nama siswa yang telah diterima dan ini merupakan dasar kecurangan, serta oknum pungli dari Diknas kota samarinda yg menawarkan 5 juta per siswa ini kenyataanya  boleh di cros cek kembali apakah nilai-nilai siswa mereka banyak yang dibawah nilai  24 dan banyak nilai tinggi 27- 28 yang tersingkir gara-gara harus bermain amplop....inikah keadilan apakah kurang honor serta gaji pokok PNS daerah, yang total hampir 5 juta perbulan.